Oleh:Ronald Reagen

Jargon politik yang dijadikan sebagai isu central dalam kampanye para kandidat capres dan cawapres memang selalu berubah dan cenderung pragmatig memperhatikan pertimbangan rasional masyarakat agar bisa di dimobilisasi demi penumpukan suara dalam upaya memenangkan pertarungan. Demikian halnya pada pilpres tahun 2009 ini. setiap pasangan kandidat capres dan cawapres masing-masing mengklaim dirinya paling anti neoliberal dan sangat pro dengan ekonomi kerakyatan.

Berdagang realita kemiskinan

Dalam temuan UNICEF, antara tahun 2004 sampai akhir tahun 2006, terjadi peningkatan jumlah balita yang mengidap gizi buruk di Indonesia. Dari 1,8 juta  jiwa di tahun 2004 menjadi 2,3 juta jiwa anak pada tahun 2005. Penganguran terbuka mencapai 10,55 juta orang pada tahun yang sama. Ditambah lagi ledakan kemiskinan yang pada tahun 2006 dengan segala indikatornya mencapai 128,94 juta orang (Global Justice Update/edisi 3/12/2008/) Tentu rasionalisasi pemerintah dalam merasionalkan data tersebut diatas, bisa saja dikarenakan oleh reason pluktuasi ekonomi dunia yang turun naik sehingga merambah ke sektor-sektor strategis dalam menghidupi rakyat.

Namun Jika data angka kemiskinan tersebut diatas dihubungkan dengan proses Pilpres yang sedang berlansung di Indonesia maka akan ditemukan korelasi antara realita kemiskinan diatas dan sedang  berlangsung di masyarakat dengan kedua jargon politik yang  menjadi centre isu yang dimainkan oleh masing-masing kandidat.

Korelasi ini ditemukan ketika, pertama; Akan muncul semacam realita namun bukanlah realita yang sebenarnya. Maksud dari  realita ini adalah bahwa benar hari ini mayoritas rakyat indonesia hidup dalam kemiskinan berjumlah 128,94 juta orang, namun bukanlah sebuah realita jika dihubungkan dengan keprihatinan para kandidat capres dan cawapres. Bentuk dramatisir kenyataan ini atas dasar momentum Pipres semata karena jika tidak ada Pilpres maka isu atau keprihatinan ini tidak akan ada..

kedua adalah mengingat pertarungan yang sedang terjadi bukanlah pertarungan dalam tataran ideologis, namun pertarungan yang sedang terjadi adalah benar-benar pertarungan yang berada dalam gelanggang pure politik praktis. Jika hal ini adalah pure pertarungan politik praktis maka akan berlaku adigium politik yang berbunyi ”tidak ada yang tidak bisa dalam politik ,tidak ada kawan atau teman abadi dalam politik,di dalam politik hanya ada keabadian kepentingan”. jadi ketika permasalahan kemiskinan diangkat dalam ruang kampanye dan menjadi isu central, tentu hal ini semata-mata demi transaksi lima tahunan antara para kandidat Capres dan cawapres dengat rakyat melalui pola barter, dimana rakyat yang hidup dalam ruang kemiskinan, dengan harapan suatu saat kesejahteraan itu nyata, menyerahkan hak suaranya untuk memilih dan sang kandidat memberikan harapan kesejahteraan.

Ketiga, anti Neoliberal yang didengungkan tidak mengakar sampai pada tahap penyelesaian masalah. Malahan pasar yang dijadikan kambing hitam dari semua friksi yang terjadi selama  ini yang menyangkut tentang penyebab kemiskinan rakyat. Tentu dengan mengkambing hitamkan pasar adalah suatu kesalahan besar. Tidak ada satupun sistem pemerintahan dengan karakter ideologi tertentu yang berada didunia ini yang tidak pro pasar. Cuma mereka membuat pasar itu lebih adaftip dengan kondisi kekhususan ckarakter ekonomi yang mereka anut. Salah satu contohnya adalah poros ultranasionalistilk (poros Kuba,Venezuela,Bolivia dan beberapa negara lain yang mulai merapat dengan poros ini) di kawasan amerika latin. Mereka memang cenderung memainkan pola ekonomi yang isolatif, namun pada dasarnya ketertutupan mereka ini demi menjaga pasar untuk tidak bergerak liar sehingga memakan korban dan menyebabkan kemiskinan bagi rakyat mereka.

Bandingkan dengan kondisi indonesia jika ingin membentuk pola yang serupa, kira-kira negara mana dalam kawasan asia tenggara ini yang sepakat dengan pola serupa seperti  yang dilakukan oleh poros ultranasionalistik di amerika latin? sedangkan kondisi sekarang saja masing-masing negara dalam kawasan asia tenggara memainkan egonya masing-masing. Contoh kasus pertarungan dalam memperebutkan blok ambalat antara Indonesia dengan Malaysia, atau Singapura yang memfasilitasi para koruptor untuk mencuci uang di negara mereka. Tentu akan sulit pola ini dilakukan, kecuali indonesia mau menggunakan cara lain dengan membuka poros dengan negara-negara timur tengah dengan menggunakan sentimen Islam. Maka akan jelas bagi kita sekarang atas dasar apa, sebenarnya peruntukan para kandidat capres dan cawapres dalam menggunakan jargon anti neoliberal dan pro ekonomi kerakyatan, selain dari sekedar berdagang realita kemiskinan rakyat demi meraih kemenangan

gamang terhadap realita

Jika dikatakan ekonomi kerakyatan adalah pembangunan ekonomi yang pro rakyat, maka pertanyaannya adalah rakyat yang mana dulu? Seorang pengusaha yang komprador sekalipun adalah rakyat, seorang koruptor baik yang berada didalam penjara ataupun diluar penjara pun tetap berhak dipangil rakyat. Lalu kemana sebenarnya issue pembangunan ekonomi kerakyatan ini pada dasarnya di proyeksikan?.

Hal inilah yang menjadi kegamangan awal dari ketiga pasang kandidat capres dan cawapres. Kegamangan ini lahir dari pengakuan secara terselubung  dari ketiga kandidat untuk mengakui bahwa rakyat yang mendiami negara ini memang miskin. Pengakuan terselubung inilah yang kemudian dijadikan semacam peluru untuk saling menyerang antar para kandidat. Bukan sekedar omong kosong, kalau pada saat ini hal-hal yang mencerminkan pembangunan ekonomi kerakyatan dari ketiga pasang calon belum berhasil mereka deskripsikan secara utuh.

Cerminan kerakyatan secara substansial dan utuh akan terlihat ketika, ketiga pasang kandidat benar-benar menjadikan issue ini bukan semata-mata berada di tengah pertarungan politik praktis, namun benar-benar menjadikannya semacam semangat baru yang ideologis mencerminkan nuansa ekonomi yang sosialis namun industrialis.

Cerminan ekonomi yang sosialis namun industrialis ini pernah diutarakan oleh Prof. Ine minara dalam dikusi FGD UI (10/12/2008). Menurutnya bahwa ”pembangunan industrialisasi pada dasarnya bukan sekedar transformasi ekonomi, melainkan sebuah transformasi sosial, dimana masyarakat ditransformasikan dari tahap atau keadaan pra industri ketika akumulasi modal per kapita itu rendah, ke tahap industrialisasi, perubahan ini erat kaitannya dengan penemuan teknologi,..” Maka bisa dikatakan dalam hal menuju ke pembanguna ekonomi maka akan terjadi semacam proses perubahan pola pikir rakyat tidak semata-mata berbicara tentang penumpukan modal namun memberikan akses lebih kepada rakyat agar mampu memiliki daya kreativitas  dalam pembangunan ekonomi.

Kegamangan kedua adalah, issue anti neolib dan pro ekonomi kerakyatan diarahkan pada pembangunan citra pasar yang cenderung kejam. Dalam tulisannya Faisal Basri yang berjudul ”hantu” neoliberal dan ekonomi kerakyatan, secara tersirat mengatakan, bahwa tidak layak jika pasar di persalahkan dalam kegagalan pembangunan ekonomi, karena menurutnya bahwa peran pasar secara hakiki adalah tempat transaksi, maka tidak ada yang bisa menolak kehadiran pasar. Cuma kesalahan terbesar bagi pemimpin ataupun calon pemimpin dinegara ini adalah salah dalam hal membuat regulasi. Sebagai regulator seharusnya pemerintah bisa membangun pasar yang kondusif, berkeadilan bagi rakyat dalam mengaksesnya.

Namun hal ini tidak pernah diutarakan oleh bagi para kandidat, baik itu bicara tentang strategi membangun pasar yang berkeadilan bagi masyarakat melalui perangkat regulasinya, maupun tentang pembangunan sistem JPS (jaringan Pengaman sosial) yang benar-benar layaknya dan mapan (seperti Jaminan Upah, layanan masyarakat miskin, layanan masyarakat jompo,dll). Karena mengingat setiap suatu saat ada pada kondisi tertentu, ketika pasar memiliki ekses yang negative, maka sistem JPS yang mapan sangatlah diperlukan (ini diluar konsep cash money and cash flow ala pemerintahan sekarang).

Kegamangan dalam bentuk lain adalah belum adanya deskripsi yang jelas, menyangkut masalah pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada yang bisa dijadikan aset dalam membangun jejaring kesehatan masyarakat nasional dan ketersediaan sumber pangan murah bagi seluruh rakyat indonesia. Kegamangan ini dilanjutkan pada kegamangan dalam menentukan pilihan untuk tetap menjadi negara ”Pengekspor”hutang atau tidak. Karena jika secara tegas misalnya para kandidat menyatakan untuk stop mengekspor hutang, maka hal yang pertama adalah melakukan penguatan nasional, bisa jadi menasionalisasi saham-saham asing yang berada di BUMN dan mengefektifkannya untuk menjaga perekonomian negara. Lalu menyiapkan tameng jika terjadi resistensi oleh perusahaan multy nasional.

Dan kegamangan yang paling fatal adalah, gamang dalam mendeskripsikan bentuk pengelolaan yang berhubungan dengan sumber energi (gas bumi,batu bara, minyak bumi). Sampai pada tahap ini penulis melihat belum ada satu pasang kandidat pun yang secara tajam dan radikal dalam berfikir untuk mengelola SDA yang begitu besar ini. Sebagai catatan yang dikutip dari tulisan Salamuddin daeng salah seorang dari researcher-for institute global for justice yang berjudul ”Untung berlimpah di tengah antrian Gas”, sampai pada tahun 2005 indonesia adalah produsen gas terbesar dibandingkan dinegara asia oceania,Afrika dan seluruh 10 negar penghasil gas dunia. Tahun 2008 indonesia berada pada urutan ketujuh dari negara eksporter gas terbesar di dunia (British Geological Survey,2002-2006). Namun keuntungan dari pertambangan ini bukan dinikmati oleh rakyat indonesia namun oleh MNC (Multy National Corporation) yang bergerak dibidang pertambangan. Dari dataBank Inonesia tahun 2008, menyebutkan bahwa pada tahun 2007 saja, volume dan nilai eksport,LPG dan gas alam mencapai total 12,411,640 US dolar , dari sebanyak ini hasil eksport gas indonesia rakyat masih harus membeli dengan harga perusahaan, dan hitungan ini lebih mahal dari harga gas yang berada di luar negeri. Maka secara sadar negara ini mengeruk keuntungan dari rakyat nya sendiri yang notabenenya adalah trakyat miskin.

Jika benar para kandidat ini pro ekonomi kerakyatan maka sudah seharusnya ada semacam garansi bagi rakyat untuk mendapatkan kepastian bahwa sumber daya alam ini untuk rakyat. Tapi nyatanyakan tidak, sampai sekarang kegamangan ini tetap lah terjadi.maka sebagai rakyat perlulah kita berhati-hati dalam menetukan sikap untuk memilih siapa yang benar-benar pro akan ekonomi kerakyatan itu, masih ada beberapa hari lagi waktu yang tersedia bagi para kandidat untuk memaparkan apa itu ekonomi kerakyatan secara kongkrit menurut mereka. Sehingga rakyat tidak tertipu oleh jargon-jargon. karena betul kata Soe Hok Gie, bahwa slogan dan hypokrisi itu tidak menimbulkan patriotisme.Wallahualam….